Mengingat sektor perpajakan dipastikan mengalami penurunan, BS Center mendorong pemerintah memikirkan sumber lain bagi pemasukan negara. Salah satunya dengan memperbaiki regulasi UU Lalu Lintas Devisa No.24 tahun 1999.
Perbaikan regulasi ini mendesak untuk segera dilakukan karena rezim devisa bebas masih memberi celah bagi pengusaha menyimpan uang hasil ekspor di luar negeri. Jika pemerintah mau mengeluarkan Perpu merevisi aturan UU Lalu Lintas Devisa, potensi dana di luar negeri yang dapat dimanfaatkan mencapai USD 150 miliar.
“Devisa Hasil Ekspor (DHE) harus diwajibkan masuk ke dalam sistem perbankan nasional. Selain untuk menambah likuiditas dan amunisi penyaluran kredit ke masyarakat, DHE juga berperan dalam penggalian sumber-sumber penerimaan negara yang lebih optimal,” pungkas Didin.
Menanggapi kajian BS Center, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu menilai kajian ini sangat komprehensif, kritis, dan analitis karena disesuaikan dengan data dan usulan. Dirinya juga menyoroti permasalahan vaksinasi yang harus dikaji dengan baik oleh pemerintah. Dibutuhkan analisai terhadap risk community guna mengidentifikasi masyarakat yang rentan terdampak.
“Sementara untuk penyerapan anggaran, peningkatan rasio pajak, dan mekanisme pencegahan korupsi akan sangat baik jika memperhatikan intervensi fiskal berdasarkan kebutuhan daerah. Dimana, dana yang disalurkan berbasis pada kebutuhan daerah,” ujar Dwia.
Sementara Rektor Universitas Indonesia Prof Ari Kuncoro mendorong masyarakat menengah atas perlu mengurangi ketakutan berlebihan terhadap pandemi Covid-19. Sehingga konsumsi bisa meningkat dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Pemberitaan tentang vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan seperti angin segar bagi berbagai kalangan. Jika dilakukan secara serius, bisa membangkitkan daya konsumsi masyarakat,” pungkas Ari Kuncoro.(jpnn)