JAKARTA – Sejumlah pakar di tanah air membentuk lembaga think tank Brain Society Center (BS Center) yang bergerak di bidang kajian dan penelitian terhadap isu ekonomi, politik, hukum, ideologi, sosial, budaya, dan demokrasi. Hasil kajian dan penelitian BS Canter diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa Indonesia.
“BS Center yang akan dilaunching pada tanggal 10 November 2020 mendatang, merupakan lembaga riset dan kajian independen. BS Center tidak berafiliansi kepada kelompok politik tertentu. Sehingga, hasil riset dan kajian yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Ketua Dewan Pakar BS Center Prof. Didin S Damanhuri, di Jakarta, Minggu (8/11/20).
Didin menuturkan BS Center diperkuat oleh sejumlah pakar dari berbagai bidang. Semisal, Prof. Dr. Arif Satria (ahli ekologi hukum), Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH (ahli hukum), Prof. Dr. Yandra Arkeman (ahli teknologi dan industri 4.0), Prof. Dr. Muhammad Firdaus (ahli ekonomi pertanian), Prof. Dr. Amran Razak (ahli kesehatan masyarakat), Dr. Alfan Alfian (ahli politik), serta Dr. P. Setya Lenggono (ahli sosiologi).
“Selain itu, ada pula ahli epidemiology Dr. Laura Navika Yamani, ahli ekonomi makro Awalil Rizki, ahli keuangan asuransi Irvan Rahardjo, SE, MM, ahli komunikasi Ana Mustamin S.Sos, M.Si, ahli ekonomi kelautan Auhadillah Azizy, S.Pi, M.Si dan ahli ekonomi pembangunan Bhima Yudistira Adhinegara, SE, M.Ec,” urai Didin.
Didin menjelaskan BS Center mempunyai misi membantu mengedukasi dan mensosialisasikan kebijakan publik melalui kajian mendalam untuk menawarkan alternatif dan solusi.
“BS Center juga berusaha mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan publik dalam segala bidang. Seperti, aspek ideologi, politik, hukum, sosial, ekonomi ataupun budaya,” jelas Didin.
Tak hanya itu, lanjut Didin, BS Center menjadi wadah komunikasi serta interaksi para pakar dari berbagai bidang. Hasil pemikiran para pakar tersebut akan disajikan dalam bentuk gagasan serta solusi untuk mencapai Indonesia yang lebih berkeadilan.